Kepridot.id – Beberapa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat Rempang kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu yang lalu, kini telah diberikan perhatian dan akomodasi oleh pemerintah.
Keputusan ini diambil dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan rapat koordinasi untuk mempercepat pengembangan investasi ramah lingkungan di Pulau Rempang, yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi pada Senin, 25 September 2023.
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa banyak aspirasi yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada dirinya pada 17 September lalu, serta aspirasi yang diungkapkan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat pertemuan dengan warga pada 21 September.
“Dari pertemuan tersebut, saya menerima banyak masukan,” ungkap Menteri Bahlil.
Ia melanjutkan, masyarakat Rempang tidak ingin mengalami pergeseran ke Dapur 3 Sijantung, dan oleh karena itu, mereka meminta untuk dipindahkan ke wilayah Rempang yang lain, yaitu Tanjung Banun.
Selain itu, mereka juga berharap agar seluruh makam leluhur yang berada di Pulau Rempang tidak dipindahkan, melainkan akan dipagari sehingga para pemohon ziarah dapat melakukannya dengan nyaman.
Terkait kompensasi kepada masyarakat, pemerintah akan memberikan lahan seluas maksimal 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Demikian pula, untuk rumah penduduk Rempang, BP Batam akan memberikan hunian tetap berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Namun, jika rumah yang dimiliki oleh masyarakat memiliki nilai lebih tinggi menurut penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), mereka akan menerima tambahan sesuai selisih nilai rumah tersebut.
Selain itu, aset seperti tambak ikan, perkebunan, dan perahu juga akan dikompensasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Masyarakat juga berharap agar dalam investasi ini, mereka tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga dilibatkan dalam investasi tersebut. Keinginan ini telah diperbincangkan dengan Xinyi Group dan telah disetujui.
“Semua hak-hak rakyat adalah perhatian kita bersama, sesuai arahan Presiden,” kata Menteri Bahlil.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik keputusan untuk mengakomodasi sejumlah aspirasi dari masyarakat Rempang.
“Kami telah menyampaikan semua harapan dari warga, dan sebagian besar telah diberikan perhatian. Semoga ini menjadi langkah awal dalam menghidupkan kembali ekonomi di Pulau Rempang,” ungkap Muhammad Rudi.
