Kepridot.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan bahwa isu provokatif terkait rencana investasi di Pulau Rempang harus dihindari. Kabar-kabar tidak benar seputar Rempang terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan kontroversial terkait Rempang kembali mencuat ketika Rizal Ramli menyampaikan pandangannya pada kegiatan seni warga di Sembulang pada Kamis (9/11/2023). Rizal Ramli mengklaim bahwa pengosongan Pulau Rempang dilakukan atas perintah Presiden China, Xi Jinping, kepada Presiden RI, Joko Widodo.
BP Batam, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyayangkan pernyataan provokatif tersebut. Ia juga membantah isu yang disampaikan oleh Rizal Ramli terkait pengosongan Pulau Rempang.
Menurut Ariastuty, rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan bagian dari program pemerintah yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional (PSN), sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.
Lebih lanjut, Ariastuty menjelaskan bahwa investor yang menanamkan modal hanya akan memanfaatkan lahan sekitar 2.370 hektare dari total luas lahan 17.600 hektare.
“Isu pengosongan pulau itu tidak benar. Seperti yang telah disampaikan, untuk tahap awal rencana investasi, hanya empat kampung yang terdampak,” tegasnya.
Ariastuty juga mengungkapkan bahwa hanya 961 Kepala Keluarga (KK) yang akan terdampak pada tahap awal pembangunan Rempang Eco-City.
“Isu seperti ini seharusnya tidak perlu lagi dikemukakan, terutama untuk menghindari pemecahan dan gangguan terhadap situasi kondusif di Kota Batam,” tambahnya.
BP Batam mengajak masyarakat Batam untuk tidak terprovokasi oleh isu miring terkait Rempang, mengingat adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi pengembangan Pulau Rempang untuk kepentingan tertentu.
“Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi oleh isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum menyebarkannya di media sosial. Tetap jaga persatuan,” pungkasnya.
